Tujuh Fraksi Beri Persetujuan

SERAH DRAF: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Jamhuri Amir, menyerahkan pendapat fraksi terhadap RAPBD-P Ketapang Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati Ketapang, Martin Rantan, kemarin (2/9). AHMAD SOFI/PONTIANAK POST

Paripurna Terakhir Sahkan RAPBD-P 2019

KETAPANG – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Ketapang tahun 2019 akhirnya disahkan. Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Ketapang memberikan tanggapan dan menyetujui rancangan tersebut pada Sidang Paripurna yang digelar pada Senin (2/9) pagi.

Pengesahan Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebelumnya sempat batal digelar, karena jumlah anggota legislatif yang hadir tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya sidang paripurna. Sidang yang digelar DPRD Ketapang pada Senin (2/9) pagi merupakan agenda paripurna terakhir untuk anggota DPRD Ketapang periode 2014 – 2019. Pasalnya anggota DPRD Ketapang periode 2019 – 2024 akan dilantik pada 9 September mendatang.

Keputusan DPRD atas persetujuan terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 kepada Bupati diserahkan Wakil Ketua DPRD, Jamhuri Amir, didampingi Wakil Ketua DPRD Elmantono dan Sekretaris DPRD Maryadi Asmu’ie.
Sidang Pengesahan RAPBD Perubahan 2019 tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Ketapang, Martin Rantan dan Suprapto, anggota DPRD, jajaran Forkopimda, beserta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemda Ketapang.

Tujuh fraksi yang ada di DPRD Ketapang memberikan pendapat akhirnya. Mereka menyampaikan pendapat terkait RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, di antaranya terkait pembangunan yang merata di semua daerah. Semua fraksi meminta agar Pemda Ketapang melakukan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat, dan tidak melakukan pembangunan yang hanya bersifat politik saja. Terlebih lagi menjelang Pilkada 2020 mendatang.

Kesimpulan akhir, tujuh fraksi menerima dan menyetujui Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapan menjadi Perda. Sebelum diserahkan kepada Pemda Ketapang, Sekretaris DPRD Maryadi Asmu’ie membacakan surat keputusan persetujuan DPRD terhadap Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, yang kemudian ditandatangani serta diserahkan kepada Bupati.

Bupati Martin Rantan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan menerima Rancangan APBDP Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Perda. “Hari ini (kemarin, Red) semuanya memberikan dukungan, semua fraksi menerima Rancangan APBDP tahun 2019 ini untuk ditetapkan menjadi Perda. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Semua yang dilaksanakan hari ini tentunya untuk kepentingan semua elemen masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, tak dipungkiri Martin jika Pengesahan APBD Perubahan sempat tertunda. Hal itu, menurut dia, dikarenakan

anggota DPRD banyak mengikuti kegiatan di luar, baik terkait kunjungan maupun kepentingan internal parpolnya menjelang pelantikan. “Sempat tertunda, karena teman-teman di DPRD saat itu sedang melakukan kunjungan kerja, serta ada juga yang dipanggil partai untuk melakukan persiapan pelantikan,” ucap Martin.

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, Pemda akan memfokuskan pada pembanguan prioritas, seperti menyelesaikan segala prioritas daerah yang belum terselesaiakan. Dia juga mengaku, tidak banyak ke kegiatan belanja modal. “Di APBD Perubahan tahun 2019, nilai anggaran dari APBD murni menjadi Rp2,3 triliun yang mana penambahan pada APBD-P karena menyesuaikan terhadap adanya kebijakan dana BOS dari Pemerintah Pusat dan silva yang sebagian besar bersifat earnmarked,” pungkasnya. (afi)

Read Previous

Perlu Ketegasan Mengenai Titik yang Perlu Digarap

Read Next

Dorong Terciptanya Lingkungan Bersih dan Sehat

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *