Tunggakan Pajak Capai Rp1,4 Triliun; Midji: Kejar Untuk Biaya Pembangunan

Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

PONTIANAK– Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengungkapkan, tunggakan pajak yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar saat ini mencapai sekitar Rp1,4 triliun. Angka tersebut menurutnya harus dikejar pembayarannya untuk kemudian digunakan sebagai pembiayaan pembangunan, salah satunya di bidang infrastruktur jalan.

“Tunggakan pajak itu ada yang kedaluwarsa sekian tahun. Dari data kami hampir Rp1,4 triliun. Ini harus ditagih. Saya belum tahu ini, tunggakan ini masuk target tahun ini atau tidak, tapi kayaknya tidak karena trget tahun ini Rp2,4 triliun,” ungkapnya usai acara pelantikan pejabat administrator di lingkungan Pemprov Kalbar, Selasa (14/7).

Pihaknya dikatakan tengah mengupayakan agar seluruh tunggakan pajak tersebut bisa ditagih. Seperti diketahui ada lima jenis pajak yang dikelola oleh Pemprov antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Rokok. “Ini kebanyakan (tunggakan) di pajak air permukaan,” katanya.

Untuk menyelesaikan masalah ini, Pemprov Kalbar bekerja sama dengan Korsupgah KPK. Kemarin Midji sapaan akrabnya langsung bertemu dengan pihak Korsupgah KPK dan menyerahkan data-data terkait masalah tunggakan pajak ini. “Saya serahkan kepada KPK yang akan menangani masalah ini. Termasuk kalau ada yang terlibat (penunggakan pajak), kalau pegawai (ASN) kami ambil tindakan, kalau yang (pegawai) kontrak berhentikan,” tegasnya.

Midji menilai tunggakan pajak ini cukup besar dan jika berhasil ditagih tentu bisa digunakan untuk pembangunan. Salah satunya pembangunan infrastruktur jalan provinsi yang masih banyak rusak. “Saya pikir kalau misalnya kami dapat nagih Rp200 miliar saja, untuk infrastruktur, ada satu ruas jalan yang (bisa) selesai (dibangun),” ucapnya.

Saat ini ia menyebutkan, dari total sekitar 1.600 kilometer jalan provinsi, yang kondisinya mantap baru 56 persen. Sementara 31 persen sisanya masih berupa jalan tanah yang masih perlu pendanaan untuk perbaikannya. Selain itu fakta yang terjadi, jalan-jalan millik provinsi banyak dilintasi kendaraan yang over kapasitas. “Jalan yang ada hanya mampu dilalui untuk enam ton, nah yang lewat itu rata-rata di atas 100 ton. Jadi jalannya hancur,” keluhnya.

Selain jalan, orang nomor satu di Kalbar itu menambahkan jembatan yang statusnya milik Pemprov jumlahnya mencapai 1.215-an jembatan. Seluruhnya harus dipelihara secara berkala. “Dari seluruhnya (jembatan) itu kami sebetulnya (perawatan dengan) APBD provinsi kewalahan,” akunya.

Kondisi yang ada diperparah dengan lalu lintas kendaraan bertonase tinggi. Seperti dicontohkannya ruas jalan Siduk-Sukadana kemudian Sukadana-Teluk Batang sampai ke Rasau Jaya. Jalan tersebut dilalui kendaraan bertonase besar di atas 10 ton. Padahal kapasitas jalan yang ada hanya selebar 4,5 meter dan daya dukungnya hanya sekitar lima sampai enam ton saja.

Kemudian yang menjadi masalah lagi, lajut dia Pemerintah Kabupaten (Pemkab) rata-rata belum membuat Ruang Milik Jalan (RMJ). Padahal harusnya semua jalan sudah memiliki RMJ sejak awal dibangun.

“Ketika jalan hanya 4,5 meter mau dilebarkan jadi enam meter, repotnya setengah mati. Harus ganti tanah, ganti pohon yang ada di situ itu tidak mungkin. Seperti di Mendereng (Kabupaten Bengkayang) di sana ada lima kilometer jalan harusnya dilebarkan menjadi enam meter, tapi masih masyarakat minta ada ganti untung,” paparnya.

Melihat kondisi yang ada, ia juga memastikan belum akan mengambil alih jalan kabupaten yang diusulkan ke provinsi. Fokus saat ini adalah bagaimana menyelesaikan perbaikan seluruh jalan provinsi yang ada.

Mengenai pengerjaan pembangunan jalan, tahun ini memang diakui terjadi keterlambatan. Itu karena adanya pandemi Covid-19, sejak Februari sampai Mei tidak ada kegiatan pembangunan fisik. Namun sebagai mana arahan Presiden RI, maka perlu ada percepatan belanja APBD. Sehingga pembangunan jalan sebagian sudah selesai ditender. “Saat ini kami baru selesai tender beberapa ruas jalan. Ini sudah mulai mau pengerjaan, mungkin minggu depan sudah pengerjaan,” imbuhnya.

Ia pun mengingatkan kepada seluruh jajarannya agar tidak takut dalam bekerja. Inspektorat juga diminta terus melakukan pendampingan dalam hal-hal tertentu. Supaya ke depan tidak terjadi temuan yang nantinya bisa mengarah pada penindakan oleh aparat penegak hukum.

“Kerja saja sesuai aturan, kesalahan administratif biasa karena manusia yang kerja. Tapi sepanjang tidak ada niat untuk markup atau hal-hal yang merugikan negara maka jalan saja kerja. Insyallah (lancar), silahkan kerja sebaik-baiknya,” tutupnya. (bar)

error: Content is protected !!