Tunggu BPRK MK, Baru Penetapan Kepala Daerah Terpilih

Ramdan, Ketua KPU Provinsi Kalbar

PONTIANAK–Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Ramdan menyebutkan bahwa penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU Kabupaten hasil di Masa Pagebluk Covid-19 dari Pilkada 9 Desember 2020 menunggu direleasenya Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) oleh Mahkamah Konstitusi.

Sesuai jadwal BRPK, dikeluarkan pada 18 Januari 2021 mendatang. “Nantinya akan diketahui secara pasti daerah mana saja yang tidak bersengketa di MK,” katanya Rabu(13/1) di Pontianak.

Menurutnya bagi daerah-daerah pada Pilkada 9 Desember 2020 tidak bersengketa dari BRPK, maka dilanjutkan KPU Kabupaten dengan menetapkan pasangan calon terpilih. Jadwalnya adalah lima hari ke depan, setelah BRPK dikeluarkan oleh MK di Jakarta.
“Untuk daerah yang tidak masuk dalam BRPK, kawan-kawan KPU di daerah mengusulkan pelantikan. Namun jadwal pelantikan sendiri, ranahnya berada di tangan pemerintah,” ucap Ramdan.

Dari tujuh Kabupaten yang melaksanakan Pilkada 2020, memang ada satu gugatan ke MK yang datangnya dari petahana di Kabupaten Sekadau. Nah, seandainya BPRK, dikeluarkan pada 18 Januari 2020, maka sidang di MK akan digelar pada bulan Februari 2021.

“Kami juga tunggu apakah Kabupaten Sekadau nantinya masuk dalam BRPK. Nah bagi daerah yang tidak masuk dalam sengketa dilanjutkan KPU dengan menetapkan pasangan calon terpilih,” tukasnya.

Penetapan jadwal pasangan calon terpilih sendiri diatur berdasarkan PKPU Nomor 5. BPRK sendiri juga menjadi acuan KPU Kabupaten menetapan penetapan pasangan calon terpilih (Bupati dan Wakil Bupati) masing-masing daerah.

KPU Kalbar sendiri terus melakukan monitoring persiapan KPU Kabupaten termasuk berpotensi digugat di MK. KPU juga mempersiapkan keterangan yang dibutuhkan walaupun seperti apa tuntutannya belum diperoleh secara terperinci.

“Intinya kami juga siapkan bahan-bahan untuk menangkis argumen pelapor nantinya seandainya memang masuk sengketa persidangan di MK,” ucap dia.(den)

error: Content is protected !!