Ubah Jalan Provinsi Jadi Jalan Nasional

BERJUANG: Wakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad,  DPRD,  OPD,  dan altet tinju Daud Cino Yordan saat berada di Jakarta memperjuangkan perubahan status jalan. Humas For Pontianak Post

Wabup dan DPRD ke Kementrian PUPR

SUKADANA – Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kayong Utara terus mendorong perubahan status jalan Provinsi Kalbar di Kabupaten ini agar dapat ditingkatkan status menjadi jalan nasional.

Mengenai hal ini, Wakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad mengungkapkan, dirinya bersama sejumlah Organisi Perangkat Daerah (OPD) terkait dan DPRD melakukan komunikasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) guna menindaklanjuti perubahan status jalan Provinsi di Kayong Utara menjadi jalan nasional.

“Kemarin saya mendapat tugas dari pak Bupati (Citra Duani) untuk melakukan komunikasi ke pemerintah pusat dalam hal ini ke kementrian PUPR dan Bappenas,”terang Wakil Bupati Kayong Utara Effendi Ahmad kepada Pontianak Post, saat ditemui di Sukadana, Minggu (6/9).

Dalam hal ini, lanjut dia, sejumlah pihak DPRD, Pemerintah Kabupaten melanjutkan pertemuan bersama sesepuh di Jakarta, yakni Oesman Sapta Odang (OSO). Dengan harapan,  kata dia, dapat melanjutkan komuniasi kepada pihak Kementrian.

“Lalu kami memohon arahan dan bantuan dari sesepuh kita yang ada di Jakarta. Kemudian setelah itu kita memohon kepada pak OSO agar dapat melakukan komunikasi kepada Pak menteri, untuk memprioritaskan jalan tersebut untuk ditetapkan sebagai jalan nasional, dan informasinya yang saya dapat, sudah melakukan komunikasi dengan pak menteri,”terang dia.

Sebab, lanjut Wakil Bupati Kayong Utara perbedaan ststus jalan nasional dan provinsi dapat dilihat jalan yang ada di Siduk, Desa Simpang Tiga menju Ketapang saat ini kwalitasnya sangat bagus.

Tentunya, sambung Effendi pembangunan jalan nasional tersebut dengan menggunakan dana yang cukup besar, dan pemerintah dapat dengan mudah dalam mengucurkan dana dalam pembangunan jalan tersebut.

“Yang pasti kita dapat melihat jalan Siduk Ketapang saat ini statusnya sudah nasional, dan tentu kwalitasnya sangat bangus. Kemudian, Siduk, Sukadana, dan Teluk Batang, statusnya jalan Provinsi, kita tahu keuangan daerah Provinsi Kalbar pun masih sangat terbatas, terlebih-lebih tahun ini kita menghadapi pandemi Covid 19. Atas dasar pertimbangn itulah kita ingin serahkan jalan ini ke nasional untuk menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,”jelas Effendi Ahmad.

Untuk itu, dengan kwalitas pembangunan dan dana yang digunakan cukup besar, dan menurut dia pemerintah pusat dapat mengucurkan dana tersebut.”Saya pikir pemerintah pusat dapat dengan mudah untuk mengacurkan dananya,”lanjutnya lagi.

Sementara itu, terkait hal ia menjelaskan, pemerintah pusat menaggapi dengan baik, atas adanya usulan perubahan status jalan provinsi ke nasional. Dalam hal ini, tentunya Pemprov juga telah menguslkan hal yang sama kepada kementrian.

“Segala kelengkapan- kelengkapan juga sudah kita serahkan terkait data-data dan sejenisnya. Kementrian tetap mengacu kepada prosedural, artinya dari Provinsi Kalimanatan Barat mengajukan jalan Provinsi di Kayong Utara menjadi prioritas utama,”harap Wakil Bupati Kayong Utara.

Selanjutnya mengenai hal ini, dijelaskan dia,  kementrian PUPR dan Bappenas tentunya sudah mengetahui hal ini, sebagai bentuk keseriusan pihaknya untuk melakukan perubahan jalan status.

“Kemudian ke kementrian PUPR dan Bappenas sudah kita sampaikan,  bahwa pemerintah Kabupaten Kayong Utara dan DPRD sangat berharap betul agar jalan Siduk, Sukadana, Teluk Batang dan Simpang Dua, Perawas Melano ini ditetapkan menjadi jalan nasional yang akan ditetapkan pada tahun ini,”ungkapnya. (dan)

error: Content is protected !!