UMP 2021 Tak Naik, Pengusaha Nilai Keputusan Rasional

PROTES KERAS: Para buruh melakukan demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senin (20/1). Buruh menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dinilai merugikan pekerja. REUTERS/Willy Kurniawan

PONTIANAK – Kementerian Ketenagakerjaan telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum tahun 2021 (UMP 2021). Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Dikutip dari SE tersebut, Selasa (27/10), bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah. Kemudian, dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

SE yang ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah itu, juga meminta gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020, serta melaksanakan penetapan Upah Minimum setelah Tahun 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, gubernur juga diminta untuk menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada tanggal 31 Oktober 2020.

Menanggapi hal ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalbar, Andreas Acui Simanjaya menilai, keputusan ini adalah keputusan yang masuk akal bagi pengusaha. “Saya pikir ini adalah keputusan yang paling rasional walaupun sebenarnya kita menginginkan adanya penurunan upah pada tahun 2021 jika dibandingkan tahun 2020,” ungkap dia, Selasa (27/10).

Permintaan pengusaha akan penurunan upah minimum bagi pekerja itu bukannya tanpa dasar. Sebab, kata dia, saat ini pertumbuhan ekonomi pada dasarnya minus. Seperti diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS),  pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2020 mengalami kontraksi sebesar 5,32 persen year on year (yoy). Sama halnya dengan Kalbar, pada kuartal II-2020 ekonomi mengalami kontraksi sebesar minus 3,40 persen (yoy). Tahun 2021 mendatang, para pengusaha juga masih akan menghadapi tantangan yang sulit.

“Penyesuaian diri dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif dan permintaan pasar yang menurun untuk produk produk dari perusahaan,” tutur Acui, soal tantangan pengusaha di tahun depan.

Sejauh ini, berbagai stimulus yang diberikan pemerintah yang ditujukan untuk membantu dunia usaha dan kelangsungan hubungan kerja dengan karyawan cukup membantu, seperti adanya bantuan langsung pada karyawan oleh Pemerintah. Pihaknya mengharapkan, ke depan ada berbagai insentif untuk pengusaha, termasuk kemudahan  berusaha, dan lain sebagainya.

Terkait adanya penolakan dari buruh atau pekerja dengan adanya keputusan ini, tambah dia, Apindo menghargai hak penyampaian pendapat selama memiliki ijin untuk hal tersebut. Berkumpul dan berserikat menurutnya adalah hak yang diakui undang-undang selama dilakukan dalam koridor aturan yang benar. Jika ada yang anarkis pihaknya mengharapkan tindakan tegas dari pihak yang berwajib.

“Karyawan yang tidak bekerja karena mengikuti demo tanpa ijin, pihak terkait bisa saja di PHK oleh pihak perusahaan selama memenuhi syarat dan unsur-unsurnya,” tutur dia.(sti)

error: Content is protected !!