UMP Kalbar Terendah di Kalimantan

Kehidupan buruh angkut di Kota Pontianak.

PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji resmi mengumumkan upah minimun provinsi (UMP) Kalbar tahun 2020. Dalam SK Gubernur Kalbar Nomor 1312/Disnakertrans/2019, UMP Kalbar ditetapkan sebesar Rp2.399.698,65 dan berlaku mulai 1 Januari 2020.

Ada kenaikan sekitar Rp180 ribu dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.211.500. Orang nomor satu di Kalbar itu mengatakan, UMP Kalbar masih menduduki peringkat terendah dari seluruh provinsi se-Kalimantan. “Kalbar masih paling rendah yakni di angka Rp2,3 juta lebih yang lain (provinsi lain se-Kalimantan) sudah paling kecil Rp2,6 juta,” ungkapnya.

Pihaknya akan berupaya mengejar agar UMP Kalbar tidak semakin jauh ketinggalan dibanding provinsi lain. Sesuai rumus, formula perhitungan upah minimum yakni, upah minimum yang ditetapkan sama dengan upah minimum tahun berjalan ditambah inflasi dan pertumbuhan produk domestik bruto yang dihitung dari pertumbuhan domestik bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal II tahun berjalan.

“Mau tinggikan inflasi pasti pertumbuhan ekonomi rendah, mau kuatkan pertumbuhan ekonomi sampai dimana inflasi, itu tidak mungkin. Ini teori sudah paling bagus,” ujarnya.

Untuk itu ia sudah membentuk tim untuk mencarikan formula agar ke depan UMP Kalbar minimal bisa mendekati angka UMP provinsi lainnya. Harapannya dalam satu sampai dua tahun ke depan angka tersebut sudah tercapai. Pemprov bakal mencari formulanya dan mempelajari mengapa UMP provinsi lain sudah bisa di atas Rp2,3 juta.

“Nanti akan kami kaji dan akan ada tim ahlinya dalam menangani hal ini. Kami lihat formulanya kenapa begitu dan kami pelajari, lalu tanya pusat baru dikaji lagi,” pungkasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalbar Ignasius IK mengatakan, setiap tahun angka UMP pasti akan mengalami peningkatan. Semua sudah ada formula perhitungannya, dimana untuk tahun depan akan ada  formula yang berbeda. Hal itu sudah disosialisasikan, yakni tahun 2021 UMP dihitung berdasarkan kebutuhan hidup layak yang datanya disurvei oleh BPS.

“Maka tahun depan perhitungan tidak menggunakan formula ini lagi tapi menggunakan kebutuhan hidup layak,” terangnya.(bar)

loading...