Midji Harap Pusat Berikan Perhatian Khusus
Usulkan Temajuk Bagian dari PLBN Aruk

Sutarmidji

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mengusulkan zona Pos Lintas Batas Negara (PLBN) pada kawasan perbatasan negara Paloh-Aruk, Kabupaten Sambas. Untuk itu perlu juga dibangun pos yang representatif di Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas bagian dari PLBN Aruk.

Gubernur Kalbar Sutarmidji menjelaskan saat ini ada tiga PLBN yang sudah beroperasi di Kalbar. Yakni PLBN Badau,Kabupaten Kapuas Hulu,Entikong, Kabupaten Sanggau dan Aruk, Kabupaten Sambas. Selanjutnya ada dua PLBN lagi yang sedang dibangun yakni Sungai Kelik, Kabupaten Sintang dan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang.

Khusus untuk PLBN Aruk menurutnya selama ini pemerintah pusat sebagai pengelola kawasan perbatasan hanya fokus pada kawasan tersebut. Padahal lanjut dia, kawasan Kecamatan Paloh yaitu Temajuk juga tak kalah pentingnya.  Dua kawasan ini baik Aruk maupun Temajuk dikatakan dia masih harus sama-sama dibenahi. Untuk Aruk yang bagi pemerintah Indonesia sudah ditetapkan sebagai pintu perdagangan internasional, bagi Malaysia masih dianggap sebagai pintu perdagangan tradisional. Sehingga belum ada angkutan lintas negara untuk membawa barang-barang ekspor. Aktivitas perdagangan hanya boleh dilakukan di zona netral, sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi besar.

Sementara di Temajuk, ada wilayah Dusun Camar Bulan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Wilayah ini sempat menjadi perebutan antar dua negara. Selain itu negara Malaysia juga sudah membangun pos lintas batas yang representatif di Temajuk. Karena memang lalu lintas orang antar dua negara di kawasan itu cukup tinggi. Sementara dari sisi Indonesia belum siap. “Makanya saya minta yang diperhatikan itu yang di Temajuk, (menjadi) bagian dari PLBN Aruk,” katanya, Selasa (16/2).

Meski hanya menjadi bagian dari PLBN Aruk, Midji sapaan akrabnya tak ingin kawasan Temajuk hanya dibangun sekadarnya. Melainkan juga harus lengkap, layaknya PLBN tersendiri dengan fasilitas Pos Bea Cukai, Imigrasi dan lain sebaginya. “Jadi harus dibangun pos yang representatif dan memang di situ (daerah Temajuk) rawan,” paparnya.

Dengan adanya Pos resmi di Temajuk tentu bakal memudahkan lalu lintas orang. Termasuk wisatawan dari Malaysia yang ingin berlibur ke Temajuk. Dengan potensinya yang luar biasa Temajuk bakal dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. “Karena lautnya bagus, kondisi pantainya bagus dan kunjungan wisata dari Malaysia cukup ramai,” terangnya.

Ia sendiri ketika awal menjabat gubernur, pernah berkunjung ke sana bersama Pangdam dan Kapolda Kalbar. Saat itu ia menyaksikan langsung potensi dari Temajuk. Seperti kawasan penangkaran penyu yang sudah bagus, pantai yang indah dan lain sebagainya. Potensi untuk wisata sangat besar, sehingga orang yang datang ke sana harus benar-benar melalui pintu resmi. “Potensi wisata keluar masuk orang (Temajuk) lebih besar, mungkin lebih besar dari Aruk,” ucapnya.

Midji ingin kedua pintu baik Aruk maupun Temajuk sama-sama dibuka. Dimana PLBN Aruk akan lebih fokus pada lalu lintas barang (perdagangan) sementara lalu lintas orang atau wisatawan dari luar negeri bisa melalui pos Temajuk. Sebab saat ini orang asing yang berkunjung ke Malaysia, kemudian ingin berkunjung ke Temajuk belum berani melintas karena tidak ada pos resmi di sana.

Ke depan kunjungan wisata dari luar melalui pintu Temajuk diharapkan bisa terakomodir. Maka dari itu perlu perhatian dari pemerintah pusat agar Temajuk juga jadi prioritas pembangunan. Caranya dengan mengusulkan zona PLBN pada Perpres Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Paloh-Aruk. “Sehingga kami minta (Temajuk) ini juga menjadi bagian dari PLBN Aruk dan menjadi perhatian khusus. Karena apa, di sana juga ada Camar Bulan yang pernah jadi masalah, itu wilayah kita, hanya sebagian kan diklaim Malaysia, sehingga perlu penanganan yang benar,” pungkasnya.

Terpisah Kepala Bappeda Kalbar Yuslinda mengungkapkan, Kecamatan Paloh termasuk Temajuk di dalamnya memang memiliki potensi wisata yang sangat luar biasa. Untuk itu harus ada legal formal terkait kawasan tersebut supaya potensi Sumber Daya Alam (SDA) di sana bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Kami harus upayakan, melalui Pak Gubernur sudah bersurat ke Kementerian ATR untuk mohon dibantu Pemprov Kalbar untuk membuat detail tata ruang yang masih belum keluar Perpres-nya,” katanya.  Kawasan tersebut diusulkan sebagai kawasan wisata yang perlu dilengkapi dengan bangunan PLBN. Usulan tersebut menurutnya sudah direspon oleh kementerian terkait dan memiliki peluang karena belum terbitnya Perpres RDTR Paloh-Aruk. “Jadi ada dua pintu lintas batasnya. Alhamdulillah sudah direspon dan baru dibahas. Ada peluang karena Aruk belum di-Perpres, maka kami usulkan perubahan, nambah Paloh-Aruk. Jadi di Paloh ini di Temajuk-nya,” pungkasnya.(bar)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!