Usut Korupsi Masjid Melawi

Polisi Libatkan Ahli, Ukur Ulang dan Bongkar Fondasi

NANGAPINOH – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat melakukan pengecekan fisik bangunan Masjid Agung Melawi, yang dalam proses pengerjaannya terindikasi korupsi, Selasa (23/7). Dalam pengecekan fisik tersebut, Ditreskrimsus Polda Kalbar menurunkan satu tim penyidik dan sejumlah ahli kontruksi. Aparat kejaksaan dan BPK Perwakilan Kalbar pun ikut serta. Selain itu, satu alat berat juga disiapkan.

Masjid Agung Melawi yang berada di Jalan Raya Provinsi Kota Baru, Kabupaten Melawi itu sudah mangkrak sejak 2016. Pembangunan Masjid Agung Melawi mulai dilakukan sejak 2013 di atas lahan seluas 4,5 hektare. Namun, hingga kini pembangunan tak kunjung tuntas. Baru bagian fondasi dan tiang atau pilar masjid yang berdiri. Seluruh lantai dasar sudah selesai dicor (semen) tetapi bagian dinding sebagian besar belum dikerjakan.

Pematangan lahan masjid yang berada tepat di samping Kantor Kemenag Kabupaten Melawi ini juga disebut memakan anggaran cukup besar. Kontur lahan masjid yang berbukit membuat area belakang masjid dibangun bronjong, memanjang mengitari bangunan masjid.

Pontianak Post berkesempatan menyaksikan langsung proses uji forensik yang dilakukan ahli konstruksi yang didatangkan penyidik Polda Kalbar, Selasa (23/7). Sekitar pukul 08.30 WIB, beberapa mobil memasuki kawasan parkir kantor Kemenag Kabupaten Melawi yang berada persis di samping bangunan Masjid Agung itu.

Belasan orang terlihat keluar dari dalam mobil. Mereka berseragam lengkap khas penyidik dengan emblem Reskrim. Ada juga yang memakai rompi dan helm proyek mengikuti di belakangnya.
“Jangan ada yang boleh masuk ke lokasi. Kalian menyebar dan jaga di setiap sudut masjid,” ujar salah satu personel polisi memberi perintah ke anggota lainnya.

Selang beberapa menit, Ketua DPRD Kabupaten Melawi Abang Tajudin yang mengendarai mobil Toyota Fortuner bewarna putih dengan plat merah KB 3 J datang ke lokasi.

Tidak lama kemudian, tim penyidik dan ahli konstruksi berkumpul dan melakukan briefing di dalam area masjid. Tidak begitu jelas apa yang dibicarakan mereka. Selanjutnya, tim mulai menyebar ke setiap sudut bangunan masjid. Ada yang mengukur dan mengelilingi fondasi. Ada pula yang memeriksa kondisi fisik bangunan di sudut lainnya.

Beberapa tukang juga didatangkan untuk mencangkul beberapa titik di area masjid. Sementara ekskavator yang sejak pagi menunggu mulai memasuki bangunan masjid. Alat berat ini langsung menuju ke tengah masjid dan menggali lubang di dekat fondasi untuk melihat fondasi di bagian dalam. Lantai masjid juga sempat amblas ketika alat berat mulai membongkar bagian bawah fondasi.
Abang Tajudin tampak sedang mengobrol dengan para pekerja. Dari pagi ia turut memantau kegiatan penyidikan dari Polda Kalbar itu. Sampai pada pukul 11.14, ia keluar dari lokasi.

Dalam kesempatan itu, Pontianak Post berhasil menemui Abang Tajudin. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Panita Pembangunan Masjid Agung Melawi itu membeberkan bagaimana proses pembangunan Masjid Agung tersebut.

Ia berharap, adanya pengecekan fisik bangunan oleh ahli konstruksi yang didatangkan oleh Polda Kalbar ini bisa mengurai persoalan. Menurutnya, selama ini pihaknya merasa tersandera opini bahwa pembangunan masjid tersebut bermasalah atau terindikasi korupsi.

“Mudah-mudahan dengan adanya uji forensik ini, dan melihat langsung kondisi riil di lapangan, bisa mengungkap fakta sesungguhnya. Kita berharap, kita sebagai panitia merasa apa yang dikorupsi? Kita sudah berusaha sesuai dengan kemampuan kita,” katanya kepada Pontianak Post, kemarin.

Abang Tajudin juga menyebutkan, pembangun Masjid Agung Melawi memerlukan dana yang tidak sedikit. Bahkan diprediksi mencapai Rp80-90 miliar. Menurutnya, Masjid Agung Melawi ini digadang-gadang akan menjadi masjid terbesar di Kalbar.

“Masjid ini kalau jadi merupakan masjid yang terbesar di Kalbar. Lebih besar dari Mujahidin (Pontianak). Kita butuh dana Rp80-90 milliar. Sedangkan dana yang baru masuk lima tahun terakhir ini baru belasan miliar, gimana mau jadi?,” katanya.

Selaku panitia pembangunan, pihaknya sudah melaksanakan peranannya melebihi dari anggaran yang ada. “Ini bukan proyek pemerintah, ini kan proyek sosial yang dibangun oleh masyarakat. Pemerintah hanya memberi kontribusi, membantu semampunya. Jangan disamakan dengan proyek pemerintah, standarisasinya disamakan dengan aturan pemerintah. Ini proyek sosial, masyarakat juga punya standarisasinya. Tapi penyidik tadi itu punya pandangan yang berbeda, kita juga akan menguji persoalan itu dengan riil ke depannya,” ujarnya.

Saat disinggung soal aliran dana pembangunan yang menyebabkan bangunan tersebut mangkrak, Abang Tajudin menampik. Menurutnya, selama ini tidak ada permasalahan.
“Apa yang dipermasalahkan? Dari dulu banyak juga yang menyebut ini masalah, tapi tak ada juga sampai sekarang. Dulu itu sampai datangkan pihak dari Universitas Tanjungpura, BPK juga pernah, tak ada masalah itu,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun Pontianak Post, kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Agung Melawi ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar sejak 2018.

Dalam proses penyidikan, Ditreskrimsus telah memeriksa sekitar 50 saksi, termasuk Ketua Panitia Pembangunan, yayasan dan beberapa saksi ahli. Selain itu, penyidik juga menyita sejumlah berkas dan uang tunai ratusan juta rupiah. Polda juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan telah mengirimkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar.

“Sudah. Kami sudah terima SPDP dari penyidik Polri terkait perkata dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Masjid Agung di Melawi,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, Baginda Polin Lumban Gaol, usai upacara Peringatan ke-59 Hari Bhakti Adhiyaksa, kemarin.

Seperti diketahui, indikasi korupsi ini juga disoroti oleh KPK. Dalam hal ini, KPK telah melakukan rapat koordinasi bersama penyidik Polda Kalbar dan auditor BPK RI di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/6/) lalu. “KPK dalam menjalankan tugas berkoordinasi dan supervisi menyelenggarakan rapat koordinasi dengan penyidik dari Polda Kalimantan Barat dan Bareskrim dengan auditor BPK RI,” kata Febri.

Febri menyatakan, rapat koordinasi itu membahas penanganan perkara dugaan korupsi penyimpangan pada pelaksanaan pembangunan Masjid Agung Melawi yang menggunakan Dana APBD Kabupaten Melawi Tahun Anggaran 2012-2015. Anggaran tersebut berasal dari pos bantuan sosial dengan nilai sebesar Rp13 miliar. (fds/arf)

Read Previous

Waspada Cuaca Panas Hockenheimring

Read Next

Kemiskinan Kalbar Naik 0,12 Persen

Tinggalkan Balasan

Most Popular