Wahana Visi Indonesia Sukses Dukung Pengembangan KLA di Kalbar

PENUTUPAN : Diskusi saat penutupan program Wahana Visi Indonesia di Kalimantan Barat, Selasa (14/1) di Hotel Mercure Pontianak.

PONTIANAK – Selama empat tahun lamanya, Wahana Visi Indonesia (WVI), didukung oleh Uni Eropa (UE) dan World Vision Jerman, telah membantu masyarakat Kalimantan Barat di 50 desa, 10 kecamatan dan 3 kabupaten melalui Program Penguatan Peran Komunitas Desa dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Program ini telah membawa banyak perubahan positif, terutama dalam peningkatan kualitas fasilitas kesehatan serta komitmen daerah untuk menjadi kabupaten layak anak. Program ini ditutup secara resmi pada Selasa (14/1) di Hotel Mercure Pontianak.

Program yang menerima dana hibah Uni Eropa sebesar EUR 650.000 itu, ditujukan untuk organisasi masyarakat sipil, kelompok kerja Kabupaten Layak Anak (KLA), forum anak, dan pemerintah daerah, untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan di sektor kesehatan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 178 fasilitator yang tersebar di 50 desa telah dilatih dan terlibat dalam dialog dan aksi bersama pemerintah dan masyarakat.

Hasilnya, tiga kabupaten, antara lain Sintang, Melawi dan Sekadau, berkomitmen untuk menjadi KLA, sehingga anggaran untuk sektor kesehatan meningkat setiap tahun sesuai dengan tujuan proyek. Layanan puskesmas telah beroperasi selama 24 jam, demikian juga kualitas layanan dan fasilitas telah meningkat di 40 posyandu dan puskesmas.

Partisipasi organisasi masyarakat sipil juga dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran kabupaten untuk sektor kesehatan di ketiga kabupaten selama berlangsungnya program. Mengacu pada peraturan pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk kesehatan dan kesejahteraan minimum 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Sintang, alokasi anggaran untuk kesehatan telah meningkat dari Rp174 miliar atau 9,51 persen (2016) menjadi Rp307 miliar atau 15,84 persen (2019). Di Melawi, meningkat dari Rp121 miliar atau 10,91 persen (2016) menjadi Rp157 miliar atau 13,44 persen (2019), sementara di Sekadau meningkat dari Rp58 miliar atau 7,07 persen (2016) menjadi Rp70 miliar atau 8,14 persen (2019).

Read Previous

Tujuh Hari Ferry Penyeberangan Tak Beroperasi

Read Next

Suib soal SILPA Rp570 M; Gubernur Lebih Paham Regulasi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *