Wahana Visi Indonesia Sukses Dukung Pengembangan KLA di Kalbar

PENUTUPAN : Diskusi saat penutupan program Wahana Visi Indonesia di Kalimantan Barat, Selasa (14/1) di Hotel Mercure Pontianak.

PONTIANAK – Selama empat tahun lamanya, Wahana Visi Indonesia (WVI), didukung oleh Uni Eropa (UE) dan World Vision Jerman, telah membantu masyarakat Kalimantan Barat di 50 desa, 10 kecamatan dan 3 kabupaten melalui Program Penguatan Peran Komunitas Desa dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Program ini telah membawa banyak perubahan positif, terutama dalam peningkatan kualitas fasilitas kesehatan serta komitmen daerah untuk menjadi kabupaten layak anak. Program ini ditutup secara resmi pada Selasa (14/1) di Hotel Mercure Pontianak.

Program yang menerima dana hibah Uni Eropa sebesar EUR 650.000 itu, ditujukan untuk organisasi masyarakat sipil, kelompok kerja Kabupaten Layak Anak (KLA), forum anak, dan pemerintah daerah, untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan di sektor kesehatan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Sebanyak 178 fasilitator yang tersebar di 50 desa telah dilatih dan terlibat dalam dialog dan aksi bersama pemerintah dan masyarakat.

Hasilnya, tiga kabupaten, antara lain Sintang, Melawi dan Sekadau, berkomitmen untuk menjadi KLA, sehingga anggaran untuk sektor kesehatan meningkat setiap tahun sesuai dengan tujuan proyek. Layanan puskesmas telah beroperasi selama 24 jam, demikian juga kualitas layanan dan fasilitas telah meningkat di 40 posyandu dan puskesmas.

Partisipasi organisasi masyarakat sipil juga dapat mendorong peningkatan alokasi anggaran kabupaten untuk sektor kesehatan di ketiga kabupaten selama berlangsungnya program. Mengacu pada peraturan pemerintah pusat, alokasi anggaran untuk kesehatan dan kesejahteraan minimum 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Sintang, alokasi anggaran untuk kesehatan telah meningkat dari Rp174 miliar atau 9,51 persen (2016) menjadi Rp307 miliar atau 15,84 persen (2019). Di Melawi, meningkat dari Rp121 miliar atau 10,91 persen (2016) menjadi Rp157 miliar atau 13,44 persen (2019), sementara di Sekadau meningkat dari Rp58 miliar atau 7,07 persen (2016) menjadi Rp70 miliar atau 8,14 persen (2019).

Peningkatan alokasi anggaran digunakan untuk pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, dan biaya operasional puskesmas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi sumber penerimaan daerah, terutama anggaran dari pemerintah pusat. Meskipun program tidak dapat mengendalikan anggaran kabupaten, kenyataannya telah terjadi peningkatan alokasi anggaran kesehatan di tiga kabupaten sasaran melalui upaya Koalisi OMS.

Selain itu, koalisi organisasi masyarakat sipil telah berhasil merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan beberapa peraturan daerah seperti, Pembaruan Surat Keputusan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Sintang, Melawi dan Sekadau, Peraturan Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Giz, serta Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dan Rencana Aksi 2018-2021 di Kabupaten Sintang, Sekadau, dan Melawi.

Dalam pidato H.E. Vincent Piket, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, yang dibacakan Kepala Kerjasama Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Hans Farnhammer menuturkan bahwa Uni Eropa senang telah mendukung transparansi dan akuntabilitas  layanan  publik  dan pengelolaan anggaran terkait dengan Kabupaten Layak Anak di Kalimantan.

“Kami berharap hasil program ini dapat membantu membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif secara nasional untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak,” kata dia.

Alysius, salah satu fasilitator asal Desa Rirang Jati, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau mengatakan, bahwa pada tahun 2017 Desa Rirang Jati hanya memiliki satu posyandu dan satu bidan desa. “Sekarang kami sudah memiliki 3 posyandu, 2 tenaga kesehatan dan banyak kader posyandu yang membantu,” tutur dia. (/r)

Read Previous

Tujuh Hari Ferry Penyeberangan Tak Beroperasi

Read Next

Suib soal SILPA Rp570 M; Gubernur Lebih Paham Regulasi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *