Wajib Pajak hanya Bayar 50 Persen dari Total Nilai Pajak 

POJOK PAJAK: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak Barat membuka layanan Pojok Pajak di Pasar Tengah mulai Senin (2/3). IST

PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak memberikan relaksasi untuk empat jenis pajak. Relaksasi ini untuk membantu memulihkan kembali perekonomian termasuk dunia usaha setelah dihantam pandemi Covid-19.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Hendro Subekti menyebutkan empat jenis pajak yang mendapat relaksasi itu. Pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan pajak parkir. Adapun relaksasi itu diberikan pada bulan Juli dan Agustus.

Hendro mengakui sejak dilanda pandemi dunia usaha di Kota Pontianak mengalami guncangan. Terhitung selama tiga bulan, sejak Maret hingga Mei pemilik memutuskan menutup usahanya.

Ketika mulainya kebijakan adaptasi kebiasan baru dunia usaha kembali bergerak. Sebagai contoh pemilik warung kopi yang sebelumnya tutup kembali membuka tempat usahanya.

Begitu juga pemilik rumah makan maupun restoran yang kembali buka. Meski demikian ia mengingatkan tetap mematuhi protokol kesehatan yang selalu diserukan pemerintah.

“Masyarakat kemudian tidak khawatir karena pelaksanaan protokol kesehatan baik oleh pelaku usaha agar tidak ada gelombang kedua lagi dalam kasus Covid-19,” kata Hendro.

Relaksasi itu akan berlangsung dua bulan saja. Para wajib pajak itu hanya membayar 50 persen dari total yang mesti dibayarkan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi usaha kecil dan mikro yang mengalami penurunan omset karena dihantam pandemi Covid-19.

Hendro berharap dengan adanya relaksasi itu dunia usaha mulai pulih, dengan demikian berdampak pada pendapatan pajak untuk Pemerintah Kota Pontianak dengan harapan kembali meningkat.

“Kami berharap September hingga empat bulan ke depan, pendapatan pajak berangsur-angsur membaik,” kata dia.

Anggota DPRD Kota Pontianak Zulfidar Zaedar menyetujui  kebijakan pemerintah yang memberikan relaksi pajak bagi dunia usaha. Kebijakan itu untuk memberikan kemudahan bagi usaha agar berkembangan lebih baik paska dihantam pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan pemerintah harus benar-benar memastikan data di lapangan terkait usaha mana saja yang mulai bergerak dan tumbuh.

Untuk itu pemerintah dilanjutkan dia perlu memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sebelum kebijakan itu berjalan.

“Keringanan itu tentu pantas dilakukan tetapi pemerintah juga mesti melihat kajian di lapangan apakah pelaku usaha sudah benar-benar beroperasional atau tidak,” kata Zulfidar.

Ia tak ingin kebijakan itu justru menjadi beban bagi pelaku usaha, meskipun ada potongan 50 persen dari total pajak yang mesti dibayarkan. Sebab dilanjutkannya jika diberikan dan ternyata tidak ada pendapatan maka pelaku usaha tetap kesulitan untuk membayarnya.

“Pemerintah diharapkan dapat melihat secara langsung bagaimana keringanan pajak itu berjalan. Untuk hotel misalnya. Jika kemudian tidak ada tamu bagaimana membayar pajaknya sementara potongan pajak berdasarkan kehadiran orang datang. Begitu juga dengan restoran, rumah makan dan parkir,” tambah Zulfidar.

Ia berharap jika kemudian dijalankan maka dapat dilakukan secara berjenjang untuk mempertimbangkan dunia usaha. “Sekarang bagaimana saat kondisi yang sulit dunia usaha benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” harap Zulfidar. (mse)

error: Content is protected !!