Wajib Punya NPWP Kalbar

kemenkeu
RAKOR: Rakor Gabungan Bidang P2Humas dan PEP Kanwil Kalimantan Barat yang diselengarakan di Balai Diklat Keuangan Pontianak, Rabu (18/9). IST

PONTIANAK—Pelaku usaha yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan atau profesi di daerah, wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat.

Begitu pula dengan pelaku usaha dan/atau pekerjaan atau profesi dan pemenang lelang pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bertempat tinggal atau berkedudukan di daerah, dan yang memiliki NPWP domisili di luar daerah, wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak cabang di tempat kegiatan yang bersangkutan.

“Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat nomor 49 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Wajib Pajak Cabang Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Usaha dan/atau Pekerjaan di Kalimantan Barat, proyek-proyek pemenang tender LPSE wajib ber-NPWP di mana proyek tersebut berada,” ujar Kepala Bidang Ekstensifikasi Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat  Wicaksono pada Rapat Koordinasi Gabungan Bidang P2Humas dan PEP Kanwil Kalimantan Barat yang diselengarakan di Balai Diklat Keuangan Pontianak, Rabu (18/9).

Menurutnya, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan seluruh Pemda Kalimantan Barat supaya seluruh rekanan pemerintah menggunakan NPWP lokasi. “Hal ini diperlukan supaya setoran pajak dari proyek (yang terikat dengan NPWP) tersebut masuk kedalaman penerimaan pajak wilayah Kalimantan Barat,” tambah Wicaksono.

Selain meminta koordinasi dengan pemda terkait NPWP lokasi, Wicaksono meminta kepada seluruh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat untuk memberikan penyuluhan perpajakan yang menyeluruh dibidang industri kelapa sawit.

“Penyuluhan ini khususnya diberikan kepada para pengepul kelapa sawit karena selama ini masih banyak pengepul pajak yang belum mengetahui terkait kewajiban bayar pajak yang mereka miliki,” kata Wicaksono.

Perlu dipahami pentingnya penggunaan NPWP lokasi. Terdapat sharing penerimaan pajak pusat ke daerah dari wajib pajak-wajib pajak yang dikelola DJP di lokasi daerah tersebut. “Atas adanya bagi hasil tersebut maka penting untuk ber-NPWP lokasi supaya lebih lebih banyak penerimaan masuk lewat DJP Kalbar sehingga lebih banyak juga sharing penerimaan yang diterima Kalimantan Barat,” kata Wicaksono. (r/*)

loading...