Midji : Kalau Tak Berani Saya yang Tutup Mal
Wali Kota Diminta Tegas

TINJAU: Gubernur Kalbar Sutarmidji berbincang dengan pengelola mal Ayani Pontianak saat meninjau operasional pusat perbelanjaan tersebut, Kamis (8/7) siang. BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

PONTIANAK-Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menilai perlu ada ketegasan dari kepala daerah kabupaten/kota agar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro bisa berjalan efektif. Seperti Kota Pontianak yang sudah hampir dua pekan berada di zona risiko penularan tinggi atau merah, menurutnya perlu ketegasan untuk membatasi mobilitas masyarakat.

“Masalah PPKM saya sudah keluarkan surat edaran, mal tutup jam 17.00 WIB, sekarang PakWali berani tidak menutupnya (mal)? Kalau tak berani, saya yang tutup,” kata Sutarmidji kepada awak media, Kamis (8/7).

Ia mengatakan walikota harus berani. Apalagi Pontianak saat ini berada dizona merah dan harus ada ketegasan. “Pilkada masih jauh 2024 akhir, tegas saja. Masyarakat sekarang perlu tegas, jangan dengar omongan yang merampot tuh. Tegas saja, warung kopi yang masih buka dari batas aturan PPKM, tutup saja seminggu, kalau perlu tutup satu bulan, biar kapok,” kesalnya.

Untuk seluruh karyawan warung kopi dan petugas yang berhubungan dengan orang banyak diminta semua harus sudah divaksin. Saat ini menurutnya sudah tidak bisa lagi berlaku lembek terhadap penegakan aturan. Dirinya selaku Ketua Satgas Covid-19 tingkat provinsi hanya bisa memberikan instruksi,sementara impelemntasinya tetap berada di tangan bupati dan walikota.

“Saya sebagai gubernur tidak bisa langsung intervensi kewenangan yang ada pada mereka(bupati dan wali kota), tapi yang sifatnya antar wilayah itu kewenangan saya,” katanya.

Selain itu Midji melihat ada kepala daerah yang lamban mengikuti data-data perkembangan Covid-19 di daerahnya. Sebelum Kota Pontianak dan Singkawang ditetapkan sebagai zona merah misalnya, ia sudah lebih dulu memberitahukan perkembangan tersebut.

“Karena saya baca data setiap hari, pagi, siang, sore dan malam, saya selalu baca data perkembangan.Saya sudah bilang sama Pak Edi (Wali Kota Pontianak) harus tegas. Pergerakan mobilitas masyarakat itu kurangi, sudah,” tambahnya.

Wali Kota Pontianak diharapkan bisa tegas karena memang PPKM berskala mikro sudah dilaksanakan. Midji lantas menyayangkan ketika mendengar informasi justru Kapolresta Pontianak dan jajarannya yang mendatangi kafe dan warug-warung kopi untuk penertiban PPKM berskala mikro. Harusnya lanjut dia tugas tersebut menjadi kewenangan Satpol PP Kota Pontianak.

“Penutupan warung kopi Aming Podomoro saya dengar Pak Kapolresta yang tandatangan. Hari ini (kemarin) saya beri kesempatan beliau (Wali Kota Pontianak) untuk tutup mal jam 17.00 WIB. Kalau sampai hari ini (kemarin) tidak dilakukan, saya akan datang ke sana,” tegasnya.

Penanganan Covid-19 saat ini dikatakan Midji adalah bagaimana mengurangi mobilitas masyarakat. Bagaimana agar masyarakat jangan sampai terlalu banyak berinteraksi. Artinya minimal dilaksanakan sampai 14 hari atausesuai dengan masa inkubasi virus Covid-19. Dengan demikian baru angka penularan kasus bisa turun. “Kalau PPKM tapi mobilitas masyarakat sama saja, tidak akan ada hasilnya dan (kasus turun) akan lamban,” ucapnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu juga mengingatkan para pengusaha untuk sama-sama mendukung upaya pemerintah memutus mata rantai penularan Covid-19. Sehingga Kota Pontianak bisa keluar dari zona merah. Pemilik kafe, warung kopi dan tempat usaha lainnya harus sukarela menutup tempat usahanya sesuai dengan jam operasional yang diatur.

“Dua minggu saja, saya yakin Pontianak keluar dari zona merah. Hari ini (kemarin) Pontianak yang terjangkit ada 78 orang, itu hasil dari Puskesmas. Sekarang ini mereka kan tutupnya jam 17.00 atau 18.00 WIB atau terpaksa harus ditutup karena kita kena PPKM darurat, mau pilih mana? Itu lebih parah lagi,” paparnya.

Saat ini menurut Midji jangan lagi bercerita tentangbantuan pemerintah dan lain-lain,karena kondisinya sudah sangat darurat. Pengusaha harus mau mematuhi aturan pemerintah dengan menutup tempat usahanya pukul 17.00-18.00 WIB. Karena sudah dikaji, ketika tempat usaha ditutup di waktu tersebut, maka mobilitas masyarakat akan berkurang.

Midji juga mengomentari Kota Singkawang, yang  mana Wali Kota Tjhai Chui Mie justru mengeluhkan hasil laboratorium RT-PCR yang lambat. Padahal, kata Midji, yang membuat daerah tersebut menjadi zona merah bukan karena hasil lab (yang paling lama keluar dalam empat hari), melainkan angka keterisian tempat tidur yang tinggi (BOR).

“Masalah (Singkawang) zona merah bukan karena banyaknya yang positif aktif, tidak hanya itu, kalau itu Singkawang urutan kelima. Masalahnya BOR Singkawang itu sudah lebih 80 persen, itu lah yang menjadi zona merah,” terangnya.

Untuk bisa keluar dari zona merah,Kota Singkawang harus bisa membuat angka BOR di bawah 60 persen. Untuk itu, Midji menyarankan ada penambahan tempat tidur untuk perawatan pasien Covid-19 di Kota Singkawang. Selain itu, proses pengobatan pasien yang positif juga harus semakin baik agar lekas sembuh.

Terakhir Midji juga mengingatkan kabupaten/kota yang minim melaksanakan testing dan tracing. Seperti di Kabupaten Kayong Utara sampai saat ini dinilai paling lamban dalam pelaksanaan tracing dan testing Covid-19.

“Kan kasihan masyarakatnya, paling lelet itu KKU. Alat (lab RT-PCR) tidak ada, ngirim sampel swab tidak, rumah sakit juga tidak mengirim hasil swab.Ya (zona) kuning, hijau pun bisa, hanya tidok jak kerjanya,” pungkasnya.(bar)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!