Warga Demo Perusahaan Sawit PT PSA 

DEMO : Aksi warga di Perkebunan PT PSA, Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, Selasa (2/6).

PT PSA Bantah Tak Berdayakan Masyarakat

BENGKAYANG—Masyarakat Sempayuk Desa Belimbing, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang menggelar aksi menuntut oknum Manager dan Humas PT. Perintis Sawit Andalan atau PSA agar hengkang dari lokasi kebun, Selasa (2/6). Pihak perusahaan pun menjawab tuntutan warga karena sudah menjalankan aturan pemerintah.

Dalam aksi viral di medsos tersebut warga dan aparat saling dorong mendorong dengan salah satu penjaga yang berpihak dengan perusahaan. Aksi unjuk rasa puluhan masyarakat mendatangi portal penjagaan perusahaan tersebut di kecamatan Lumar. Tak sampai disitu, aksi ini juga di warnai kejar kejaran antara peserta aksi dan satu oknum masyarakat. Beruntung aksi ini bisa diredamkan karena yang bersangkutan cepat di selamatkan dan dilarikan aparat masuk kedalam sebuah mobil.

Aksi masyarakat lengkap dengan ikat kepala kain merah yang mengatas namakan warga Desa Belimbing mendatangi perusahaan meminta pimpinan perusahaan PT PSA turun dari jabatannya. Pasalnya masyarakat kesal selama ini perusahaan sawit yang beroperasi di desa tersebut tidak memberdayakan sebagian masyarakat tempatan alias tidak peduli CSR. Selain itu sesuai spanduk yang di bentangkan  masyarakat meminta gubernur kalbar mencabut ijin perusahaan tanpa HGU. Saat di gelar aksi masyrakat juga menyesalkan tidak ada kehadirian pimpinan perusahaan untuk menangapi orasi mereka. Hanya saja penjagaan aparat bersenjata lengkap baik TNI, Polri dan Satpam perusahaan yang berhadapan dengan peserta aksi. Karena kesal tak bisa menemui pimpinan masyrakat melakukan pagar adat di pintu masuk penjagaan, masyarakat bersepakat di lokasi lahan sawit PT.PSA sebelum pihak pimpinan perusahan memenuhi permintaan masyarakat atau duduk bersama maka pagar adat tidak boleh di buka oleh perusahaan.

Ketua DAD Desa Belimbing Nordi mengungkapkan di tengah situasi sulit sekarang, emosi masyarakat membuncah lantaran disinyalir ada oknum yang mengadu domba masyarakat yang tinggal di seputar perusahaan sawit tersebut. “Kami demo, karena kami merasa dirugikan oleh Manager PT.PSA Sunario , bapak-bapak perlu tahu, dengan kami selaku Perangkat Desa Pak Sunario tidak dipercaya, tidak dihargai mulai dari RT, Dusun, Kepala Adat, dan masyarakat Desa Belimbing tidak dipedulikan Pak Sunario, itu yang pertama kami tuntut,” ujar tegas Nordi. Lanjut Nordi, Manager PT. PSA agar angkat kaki dari wilayah Desa Belimbing. “Oleh karena manager PT PSA terlalu angkuh kami minta angkat kaki dan jika berani silahkan hadir disini , masyarakat Desa Belimbing telah diadu domba dengan aparat,’ ucap Nordi lagi.  Bahkan dalam orasinya, Nordi menyebut mulai nama mulai manager, humas perusahaan, hingga Kapolsek setempat harus keluar dari perusahaan. Aksi demo tersebut menyatakan tidak mendemo perusahaan namun oknum-oknum perusahaan. Polemik investasi PT.PSA di bidang perkebunan sawit, dapat tanggapan langsung dari Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Bengkayang.

Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Bengkayang. Martinus Kajot, SM, yang turut meredam dan menenangkan masa pada aksi tersebut agar tidak menjurus ke hal-hal negatif. “Saya hadir di sini sudah lapor dengan Kapolres, Oleh karena itu sampaikan apa yang kita inginkan, mengapa perusahaan mempergunakan orang lain, warga setempat tidak diperhatikan. Kita menghadirkan perusahaan di sini agar mensejahterakan masyarakat, saya lihat bakat-bakat orang di sini banyak, ada yang bisa bawa mobil, ada yang bisa bawa alat berat banyak, kerja juga bisa, apalagi mau mupuk sawit itu sudah biasa dan juga bisa,” ungkap Kajot Martinus Kajot meminta kepada warga yang hadir aksi demontrasi hari ini agar menyampaikan aspirasi tidak melanggar hukum. “Aparat Kepolisian dan TNI juga tidak mau masyarakatnya ribut,” pinta mantan Ketua DPRD Bengkayang 2014-2019 ini.

Sementara itu, Roni SE, Humas PT PSA menyampaikan informasi yang patut diketahui publik. Sehingga persoalan yang ada tidak dianggap hanya dari kacamata satu pihak. Yang pertama, kata Roni, yang juga warga Desa Belimbing ini bahwa hampir tiga tahun ini PTPSA berioperasi yang dimulai sejak Agustus 2017. “Jadi kita ini managen yang sudah berjalan kurang lebih hampir tiga tahun sebelumnya dipegang managemen lain. Usai takeover, managemen sekarang yang mengurus operasional perusahan PT PSA,” jelasnya.

Kedua, persoalan tidak dilibatkan atau tak diberdayakannya warga tempatan dalam operasional perusahaan. Hal tersebut menurut Roni perlu diluruskan informasi tersebut. “Soal tenaga kerja seperti halnya yang pernah kami sampaikan saat menggerlar jumpa pers di Pontianak Januari 2020 lalu. Kami sampaikan kurang lebih 85 persen tenaga kerja di perusahaan kami menggunakan tenaga kerja warga setempat. Apa yang ditudukan tidak memperhatiakan daerah tempatan tidaklah benar,” tegasnya.

Bahkan, tambah Roni, persoalan upah atau gaji, pihaknya menjalankan apa yang menjadi acuan dari kementerian tenaga kerja. Sehingga tuduhan demo tanggal 2 juni lalu yang menyatakan pimpinan dan manager tidak berpihak ke rakyat alias tidak memperhatikan masyakat tentu hal tersebut tidak benar. “Kami memperhatikan masyarakat. Kami memperdayakan dan memkerjakan masyarakat tempatan,” jelasnya.

Terkait persoalan hubungan dengan pemerintah desa, kata Roni, tentunya sudah pihaknya sampaikan. Pihaknya siap memberikan kontribusi namun jika urusannya dengan perusahaan tentulah ada pengajuan bantuan resmi ke perusahaan.

“Misalkan masalah penanganan Covid, sudah kami sampaikan Sekdes, jika pihak desa membutuhkan bantuan. Tolong catat dan dibubuhkan secara resmi melalui surat resmi ke perusahaan. Karena maaf, sekecil apapun pakai prosedur dan disampaikan tertulis,” ujarnya. Kenapa harus resmi, kata dia, agar setiap ajuan dari masyarakat atau pemerintahan desa dapat dipertanggung jawabkan oleh perusahaan, karena pihaknya menyampaikan perusahaan yang beroperasi memiliki kantor pusat di Jakarta. “Kalau ada surat resmi pihak perusahaan bisa mempertanggung jawabkannya. Tak mungkin memberi orang tanpa pengajuan,” terangnya.

Lain halnya jika ada pimpinan atau orang pribadi menyumbang secara pribadi maka hal tersebut merupakan urusan pribadi bukan urusan perusahaan. Ia mengatakan pemilahan urusan ini harus menjadi pemahaman bersama. “Jangan pula mengecap kami tidak peduli masyarakat. Mohon dipahami Kita harus prosedural untuk sekecil apapun,” pungkasnya..

Terkait baliho masyarakat menyinggung soal HGU, Roni mengatakan managemen pasti tahu akan hal ini kurang. Apalagi, kata dia, perusahaan yang beroperasi ini bukan perusahaan kaleng-kaleng. “Buktinya kami termasuk yang aktif mengurus pembayaran pajak ke negara. Kalau kita (perusahaan,red) bayar pajak artinya negara mengetahui keberadaan kami. Kalau tidak berizin maka kita tidak bayar pajak, itu perlu dingat,” jelasnya.

Terkait komunikasi dengan DAD, tambah dia,  selama ini baik baik saja baik DAD kabupaten dan DAD kecamatan. Namun hubungan baik tersebut dibangun dalam koridor dalam upaya bersinergi membangun negeri. Lain halnya, kata Roni, jika hubungan dibangun untuk kepentingan pribadi yang justru bertentangan dengan sesuatu yang benar. “Saya juga orang adat, saya orang tempatan, saya juga orang perusahaan. Saya tidak mau dong diajak ke hal yang tidak benar,” terangnya.

Dalam aksi tersebut juga Ketua DAD Martinus Kajot,SM, okoh Adat Lumar Nordi, Satpolpp, Mantan Ketua DPRD Bengkayang Periode 1999-2004 Petrus,SH. Setelah puas menyampaikan aspirasi mereka, dengan kawalan anggota TNI/Polri, massa yang hadir meminta agar semua yang diminta keluar dari PT.PSA dan Kecamatan Lumar segera dilaksanakan, jika tidak pihaknya akan berjanji mendatangkan massa kembali. Acara kemudian ditutup dengan mengadakan ritual adat secara dayak bakati, dan akses masuk ke kantor dan kebun PT.PSA ditutup massa. (har)