Warga Luar Kubu Raya Bisa Calonkan Diri Jadi Kades 

Budi Mulyono

SUNGAI RAYA– Kepala Seksi Tata Kelola Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kubu Raya, Budi Mulyono mengatakan tahapan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kubu Raya saat ini sudah masuk dalam penyusunan tatib dan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari DPS terakhir KPU Kubu Raya secara by name by addres dan saat ini di validasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD).

Di masa pendemi seperti saat ini, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga telah melakukan upaya pembinaan bagi semua PPKD dan Panwas di tingkat desa di 39 desa yang akan menggelar Pilkades serentak pada Oktober mendatang. “Semuanya sudah kami berikan bimtek dan rencananya pertengahan Agustus ini sudah masuk tahapan pencalonan Kepala Desa,” kata Budi Mulyono kepada Pontianak Post, Kamis (29/7) di ruang kerjanya.

Di tahapan pencalonan yang mengacu dalaam amanah Perda, kata Budi, setiap calon harus memiliki surat keterangan bebas narkoba dari rujukan rumah sakit yang telah ditentukan yakni Rumah Sakit Bhayangkara.

Menurut Budi, ada perbedaan Pilkades tahun ini dengan pelaksaan Pilkades periode sebelumnya, tahun 2015 lalu yaitu, jika sebelumnya calon kades hanya boleh berasal dari desa setempat, namun saat ini calon kades sudah bisa berasal dari luar desa bahkan dari luar Kabupaten Kubu Raya.

“Kalau dulu Permendagri nomor 112, tahun 2015 itu mempersyaratkan setiap calon kepala desa itu harus warga asli dari desa setempat, sekurang-kurangnya dia berdomisili di desa tersebut minimal 6 bulan hingga 1tahun yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Nah sekarang dari perubahan aturan Permendagri nomor 112 menjadi Permendagri nomor 65, jadi kalaupun dia KTP nya dari Jawa, Sumatera dan lainnya, dia punya hak dan bisa mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di Kubu Raya,” paparnya.

Di Tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini lanjutnya, juga ada aturan baru yakni Permendagri nomor 72 tahun 2020 yang menginstruksikan pelaksanaan Pilkades seluruh Indonesia harus menerapkan disiplin protokol kesehatan disemua tahapan Pilkades. “Jadi misalnya sejak awal pembentukan PPKD dan tahapan selanjutnya hars digelar dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat hal ini dilakukan mengingat saat ini kita sedang menghadapi pandemi Covid-19,” jelasnya.

Penerapan protokol kesehatan ini kata Budi akan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. “Jadi setiap tahapan akan selalu kami pantau untuk memastikan semua desa yang menggelar Pilkades serentak disiplin dalam menerapkan prokes sejak tahapan awal hingga akhir pelaksanaan Pilkades. Kalau ada yang abai terhadap prokes, ancamannya akan didiskualifikasi,” ungkapnya.

Di sisi lain kata Budi, dalam Permendagri nomor 72 tahun 2020 ini juga mengatur tentang pembatasan Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Jika sebelumnya DPT kita 1.000 DPT dalam 1 TPS, namun sekarang 1 TPS maksimal hanya bisa menampung 500 DPT. Hal ini diberlakukannya dengan tujuan untuk menghindari kerumunan,” pungkasnya. (ash)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!