Waspada Fogging Ilegal

PONTIANAK – Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harrison mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tawaran fogging atau pengasapan sarang nyamuk yang mengatasnamakan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat.

Hal itu disampaikan Harrison lantaran ada tawaran fogging sarang nyamuk berupa surat tugas dengan Nomor : 119/ST-FPM-I/UPHS/2019. Dalam surat tugas yang ditandatangani yang mengatasnamakan Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat Harrison memberikan mandat kepada tiga nama untuk melakukan fogging sarang nyamuk.

Bahkan tawaran fogging sarang nyamuk itu dikenakan biaya sebesar Rp925.000 yang tertuang dalam lembaran mengatasnamakan tim kesehatan lingkungan divisi pencegahan nyamuk demam berdarah chikungunya dan filariasis kaki gajah.
“Kami sudah mengeluarkan edaran terkait agar masyarakat waspada terhadap fogging ilegal tersebut,” kata Harrison di Pontianak, kemarin.

Surat edaran yang ditandatanganinya itu bernomor 443/250/P2P-A/XI/2019. Ada empat point yang disampaikan Harrison dalam surat edaran itu, bahwa Dinas Kesehatan Kalbar tidak pernah melakukan penyemprotan langsung atau memerintahkan lembaga atau perorangan untuk melakukan fogging.
“Apalagi dengan menetapkan biaya. Dinkes tidak pernah berbuat seperti itu,” tegas Harrison di Pontianak, kemarin.

Ia menyarankan permintaan fogging oleh masyarakat maupun lembaga sebaiknya berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota atau puskesmas setempat. Dilanjutkannya pelaksanaan kegiatan yang tidak melibatkan atau berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau puskesmas setempat tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya pengasapan atau fogging hanya salah satu upaya pengendalian vektor. Sementara upaya terbaik adalah dengan memberantas sarang nyamuk. “Ada programnya dengan gerakan satu rumah satu jumantik dengan menekankan pada kegiatan 3M plus,” kata dia.

Ia meminta agar dinas kabupaten/kota menginformasikan kepada jajaran internalnya serta instansi lain untuk mewaspadai adanya fogging ilegal. “Setiap permintaan fogging sebaiknya berkoordinasi terlebih dahulu dengan dinas kabupaten/kota atau kabupaten setempat,” kata dia. (mse)

Read Previous

Meriahkan Electro Fair 2019 di Polnep; GM PLN Kalbar Gelar Kuliah Umum

Read Next

Syarief Doakan Nasdem Tetap Sederhana

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *