WEBINAR: Peran Kelistrikan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

PLN bersama FISIP UNTAN dan MKI Kalbar mengadakan seminar dengan tema “Peran Kelistrikan Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat”. Seminar ini dilaksanakan secara daring melalui kanal google meet pada Rabu, 24 Juni 2020 pukul 09.00 WIB sd 11.00 WIB.

Kegiatan seminar yang dilaksanakan secara daring ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peran kelistrikan. Dari sini, diharapkan setiap elemen masyarakat mampu secara optimal mewujudkan berbagai aksi untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan kelebihan pasokan listrik.

Webinar ini terbuka untuk umum dan tidak dipungut bayaran alias gratis; para pihak yang tertarik untuk mengikuti seminar online ini; dipersilakan mendaftar terlebih dahulu pada tautan: bit.ly/dskelistrikan; agar dapat dikirimi link Google Meet sebelum pelaksanaan seminar. Mari bergabung dalam seminar daring ini, penyelenggara juga menyediakan gift atau bingkisan menarik dari PT. PLN untuk peserta yang dapat jawab kuiz di tengah dan akhir sesi seminar.

Kegiatan dilakukan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura dengan PT. PLN Kalbar dan DPD Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Kalbar. Pembicara:  Samuji, Senior Manager Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Kalbar, H. M. Ariyanto, Ketua DPD Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Kalbar dan Ir. Junaidi, M.Sc., IPM, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Tanjungpura. Dengan moderator DR Erdi.

Pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) berusaha meningkatkan rasio elektrifikasi dan pemerataan layanan listrik negara ke seluruh pelosok negeri dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2018, keluar sebuah kebijakan Pemerintahan Ir. H. Joko Widodo dan Yusuf Kalla, yakni Perpres No. 04 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan Ketenagalistrikan. Perpres ini kemudian disebut “Kebijakan Sapu Jagad Listrik Indonesia” karena memberi kuasa kepada PLN untuk melaksanakan Pasal 3 dan 4, UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Presiden Joko Widodo yakin bahwa membangun “Indonesia Hebat” seperti visi dan misinya menemukan jalan “Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri & Berkepribadian” harus dimulai dengan memenuhi kebutuhan listrik nasional dari posisi 54.488 MW menuju 87.000 MW hingga 2019.

Program ini telah menambah sebanyak 35.000 MW listrik nasional hanya dalam waktu 5 tahun; yang mana posisi sebelumnya, yakni capaian 54.488 MW dibangun dalam kurun waktu 71 tahun. Tentu ini sebuah prestasi spektakuler dalam bidang ketenagalistrikan nasional yang mesti kita apresiasi tinggi sebagai komitmen bersama mewujudkan Indonesia Hebat.

Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang mengalami surplus ketersediaan listrik di tahun 2019. Menurut data tentang ketersediaan tenaga listrik sepanjang 2019, tercatat sebesar total 70 MW pembangkit berhasil beroperasi untuk meningkatkan pasokan daya. Terdapat 2 pembangkit yang telah beroperasi yaitu unit 2 PLTU Parit Baru Site Bengkayang 2×50 MW pada bulan Juli dan juga PLTU IPP Ketapang 2×6 MW pada Bulan Agustus lalu.

Per Desember 2019, daya mampu Sistem Kelistrikan Khatulistiwa sebesar 515 MW dengan beban puncak mencapai 338,2 MW. Dengan demikian terdapat daya cadangan sebesar kurang lebih 176,8 MW yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan investasi dan pariwisata di Kalbar, khususnya di Pontianak dan sekitarnya. PLN juga mendapat dorongan TNI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan di Kalimantan Barat.

Kondisi yang perlu segera ditangani saat ini adalah terkait harga jual listrik yang dianggap masih mahal dan itu cenderung menimbulkan sentimen negative, baik kepada PLN maupun kepada pemerintah Indonesia secara umum. Menurut Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, harga listrik kita masih mahal dan tidak kompetitif telah menimbulkan persepsi negative kepada PT. PLN. Persepsi negative itu perlu dikikis dengan membuktikan bahwa listrik sudah tidak mahal lagi.

Di samping PR tersebut patut diapresiasi perhatian pemerintah terhadap kondisi kelistrikan di Kalimantan Barat. Salah satu program yang menarik di pemerintahan Joko Widodo adalah listrik perdesaan (Lisdes) yang merupakan salah satu jalan meningkatkan rasio elektrifikasi perdesaan, terutama pada daerah-daerah yang tergolong tertinggal, terluar dan terisolir (3T). Komitmen tersebut salah satunya dapat dilihat dengan penyediaan lisdes secara massiv pada Kawasan 3T.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan perhatian terbanyak dengan hadirnya sebanyak 23 lisdes di tahun 2020. Sementara kabupaten lain hanya mendapatkan empat desa dalam program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sungguh-sungguh dalam menjalakan Visi Indonesia Terang; dan Visi Desa Belajar. Tentunya, upaya ini adalah untuk menuju Kalimantan Barat bertumbuh secara ekonomi.

Berdasarkan paparan kondisi terkini kelistrikan nasional dan komitmen bersama dalam membangun Kalimantan Barat, maka terhampar harapan akan kondisi kelistrikan yang bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.**

 

 

 

loading...