WTP Tapi Korupsi

Edward Nainggolan

Edward Nainggolan

Oleh Edward Nainggolan

Opini WTP diberikan untuk menilai kewajaran informasi laporan keuangan, bukan secara spesifik untuk menyatakan bahwa entitas yang mendapatkan opini WTP telah bebas korupsi.

Siklus pengelolaan keuangan negara, dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan negara, sesuai dengan ketentuan, disampaikan berupa Laporan Keuangan sesudah diaudit oleh BPK RI sebagai supreme auditor.

Pelaksanaan audit merupakan salah satu cara untuk menghilangkan permasalahan teori keagenan (agency problem theory). Agency problem timbul karena adanya asimetri informasi, manajemen (pemerintah) lebih banyak mengetahui kondisi internal termasuk keuangan institusi pemerintah dibandingkan principal (rakyat). Oleh sebab itu dibutuhkan audit oleh auditor independen.

Perkembangan Opini Audit BPK

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) diaudit oleh BPK RI sejak pelaporan keuangan 2004, sementara LKKL diaudit dan diberikan opini sejak 2006. Dari tahun ke tahun, kualitas laporan keuangan (LK) pemerintah terus meningkat, ditandai dengan meningkatnya jumlah opini audit Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dan menurunnya opini audit Tidak Wajar (TW) dan disclaimer.

Di Kalimantan Barat, BPK telah menerbitkan opini atas LKPD dengan hasil sebanyak 12 pemda mendapatkan WTP dan tiga pemda mendapatkan Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Meskipun kualitas LKKL dan LKPD terus meningkat dan semakin banyak mendapatkan opini WTP, tetapi korupsi masih marak terjadi di pemerintahan. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa tahun 2018 menjadi tahun terbanyak kepala daerah terjaring korupsi sepanjang 14 tahun terakhir, yakni sebanyak 29 kepala daerah.

Pemeriksaan dan Opini BPK

BPK memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan yang mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan dilakukan atas laporan keuangan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan.

Pertama, BPK harus memastikan pencatatan angka-angka antara lain pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang dan ekuitas dalam laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Kedua, dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan perundangan, BPK harus memeriksa kesesuaian pengelolaan keuangan termasuk pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, terkait dengan SPI, BPK harus memeriksa efektivitas SPI. SPI bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintahan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan peraturan.

Keempat, untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan, BPK juga harus memastikan seluruh informasi penting yang terkait dengan pengelolaan keuangan telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Di samping empat kriteria di atas, dalam melakukan pemeriksaannya, BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN tersebut menjadi quality control dan quality assurance pelaksanaan audit oleh BPK RI.

Hubungan WTP dan Korupsi

Berdasarkan uraian di atas, maka opini WTP diberikan dengan kriteria yang jelas dan pemeriksaan dilakukan sesuai standar pemeriksaan keuangan (best practices). Opini WTP diberikan untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan (LK) bukan secara spesifik untuk menyatakan bahwa entitas yang mendapatkan opini WTP telah bebas dari korupsi.

Namun, jika suatu entitas mendapatkan opini WTP, selayaknya tata kelola keuangan entitas tersebut telah baik. Walaupun demikian, menjadi sangat menarik untuk memahami bagaimana peran opini pemeriksaan atas LK terhadap pemberantasan korupsi.

Salah satu teori penyebab korupsi adalah Gone Theory oleh Jack Bologne yang menjelaskan empat faktor utama korupsi yaitu:

Greeds (keserakahan), berkaitan dengan perilaku atau karakter individu. Opportunities (kesempatan) berkaitan keadaan organisasi atau masyarakat yang memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Needs (kebutuhan), faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Exposures (pengungkapan), terkait dengan konsekuensi bagi pelaku apabila diketahui melakukan kecurangan.

Dari teori tersebut, terdapat dua faktor penyebab korupsi yang dapat diminimalkan ketika LK beropini WTP, yaitu Opprotunities dan Exposures. LK yang WTP, telah disusun melalui sistem dan prosedur yang baik termasuk pengelolaan keuangan, pencatatan dan penatausahaan bukti-bukti transaksi akan mempersempit peluang (opportunities) bagi pegawai/pejabat untuk melakukan korupsi.

Di samping itu, dengan opini WTP, kehandalan SPI entitas yang bersangkutan telah berjalan dengan baik sehingga tujuan SPI telah tercapai berupa efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan, pengamanan aset serta ketaatan terhadap ketentuan perundangan. Hal ini mempersempit peluang atau kesempatan (opportunities) bagi pegawai/pejabat untuk melakukan korupsi.

Dari sisi exposure, BPK menyampaikan hasil pemeriksaannya secara terperinci dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). LHP mengungkapkan permasalahan yang ditemui BPK dan menjadi exposures bagi entitas termasuk pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan negara.

Penulis adalah Kakanwil DJKN Kalbar

Read Previous

Lestarikan Khazanah Lama

Read Next

Ayo Kembali, Kita Semua Saudara Seumur Semati

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *