Yohanes Budiman Jabat Pj Bupati Bengkayang

PENGUKUHAN: Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengukuhan Pj Bupati Bengkayang, Yohanes Budiman di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu (30/9). BIRO ADPIM FOR PONTIANAK POST

Minta Tegas Tangani Covid-19, Kadis Tak Becus Ganti Saja

Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji mengukuhan Penjabat (Pj) Bupati Bengkayang Yohanes Budiman di Balai Petitih Kantor Gubernur, Rabu (30/9). Yohanes yang juga Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kalbar itu akan menjalankan tugas sebagai Pj Bupati hingga tuntasnya pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Bengkayang. 

IDIL AQSA AKBARY, Pontianak

SUTARMIDJI menyampaikan, tugas Pj bupati selain menjalankan tata kelola pemerintahan juga menjaga netralitas selama kontestasi pilkada berlangsung. Termasuk menyiapkan APBD 2020 perubahan dan R-APBD 2021. “Saya yakin beliau bisa karena beliau ini tiga tahun lebih di biro pemerintahan, sekarang juga di Capil,” ungkap Sutarmidji usai pengukuhan.

Tugas lain yang juga tak kalah penting menurut Midji adalah penanganan Covid-19. Diharapkan Pj bupati bisa tegas, karena selama ini ia melihat Pemkab Kabupaten Bengkayang terkesan abai dalam pengendalian dan penanganan Covid-19. “Saya beri tugas khusus kepada beliau (Pj) untuk menangani masalah Covid-19. Kepala Dinas kesehatan yang tidak becus kerja ganti saja yang lain, karena kita butuh orang yang peduli,” tegasnya.

Masalah Covid-19 menurutnya merupakan masalah masyarakat secara luas. Di lihat dari ketaatan mengirimkan sampel tes usap (swab) sebanyak 200 spesimen per minggu saja, Kabupaten Bengkayang dinilai belum maksimal.

Termasuk juga beberapa daerah lain. Untuk itu daerah yang tidak taat dipastikannya pembayaran dana bagi hasil pajaknya bakal ditunda. “Kemudian saya juga tidak akan menjadikan prioritas pembangunan di daerah dia, itu mengapa, karena pemerintah daerahnya tidak peduli,” ujarnya.

Seperti diketahui sesuai SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tugas dan wewenang yang harus dijalankan oleh Pjs Bupati Bengkayang yakni melaksanakan urusan pemerintahan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Termasuk memfasilitasi penyelenggaraan Pilkada dan menjaga netralitas ASN, melakukan pembahasan Raperda dan dapat menandatangani Perda yang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri.

Selain itu bisa melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri dan melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19.(*)

error: Content is protected !!
Hubungi Kami!